Rabu, 23 Maret 2016


Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia


Setelah mengalami perjuangan berat, pada akhirnya bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan. Meskipun demikian, agenda besar telah menanti bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah.



Di tengah-tengah usaha pemerintah Indonesia untuk menata kehidupan bangsa, Belanda terus mencoba berbagai cara agar dapat kembali menjajah bumi pertiwi. Hal ini terlihat jelas dari usaha Belanda melakukan agresi militer yang mereka sebut sebagai tindakan polisionil. Agresi militer merupakan salah satu contoh tindakan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.

Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia


Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan berarti perjuangan telah selesai, bahkan Indonesia harus berhadapan dengan Belanda dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa.

1. Faktor penyebab konflik Indonesia-Belanda
a. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia.
b. Adanya dukungan tentara AFNEI terhadap Belanda.
c. Keinginan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

2. Untuk meredakan konflik, dilakukan beberapa perundingan sebagai berikut.
a. Pertemuan Hoge Veluwe
b. Perundingan Linggajati
c. Perundingan Renville
d. Perundingan Roem-Royen
e. Konferensi Meja Bundar

3. Indonesia memperoleh kedaulatan setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS.

4. Bentuk negara serikat ternyata tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakilwakil RIS dan RI dengan keputusan inti kembali mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia dan berhasil dilakukan secara demokratis. Pemilu ini bertujuan memilih anggota DPR dan konstituante.

6. Anggota konstituante yang tidak mampu menjalankan tugasnya dan keadaan sosial politik di Indonesia yang tidak menentu, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit presiden ini menandai dimulainya era demokrasi terpimpin di Indonesia.

0 komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik dan membangun