Kamis, 05 Mei 2016

Kehidupan Politik Indonesia Sampai Tahun 1960an - Kedudukan Presiden Ir. Soekarno dan TNI AD semakin kuat setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Inilah periode sejarah yang dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Presiden memegang kekuasaan mutlak untuk membentuk front politik yang mampu menopang kekuasaannya. Di sinilah Bung Karno dan PKI membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Sementara itu, TNI AD pun semakin ambil bagian dalam kancah politik setelah dijalankannya doktrin kekaryaan (cikal bakal dwifungsi ABRI). Jenderal A.H. Nasution membentuk badan-badan kerja sama tentara dan sipil untuk mengimbangi manuver politik Bung Karno. PKI telah menggunakan kedekatannya dengan Bung Karno untuk menyusun kekuatan. Konflik elite terjadi antara TNI AD, PKI, dan Bung Karno.

Kehidupan Politik Indonesia Sampai Tahun 1960an




Dampak Hubungan Pusat-Daerah
Konflik yang terjadi di pemerintahan pusat pun berdampak ke daerah. Upaya Nasution untuk membersihkan pemerintahan sesuai undang-undang darurat, menyebabkan banyak pejabat yang lari ke daerah. Banyak anggota kabinet yang menjalin hubungan dengan dewan-dewan militer di daerah.

1) Pembentukan Dewan-Dewan Daerah
Ketidakpuasan daerah pada pemerintah pusat melatarbelakangi pembentukan dewandewan daerah. Kolonel Achmad Husein membentuk Dewan Banteng di Padang, Sumatra Barat tanggal 20 Desember 1956. Kolonel Mauludin Simbolon membentuk Dewan Gajah di Medan tanggal 22 Desember 1956. Kolonel Ventje Sumual membentuk Dewan Manguni di Manado tanggal 18 Februari 1957.

Beberapa pejabat militer di daerah yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat mengadakan gerakan. Kolonel Simbolon, Kolonel Sumual, dan Kolonel Lubis bertemu dengan PM Ali Sastroamidjojo dan Bung Hatta. Tuntutannya adalah dilaksanakannya pemilu, diberlakukannya otonomi, PKI dilarang, dan digantikannya Nasution. Di tengah negosiasi antara pemerintah pusat dengan dewan-dewan tersebut, terjadi pengambilalihan pemerintahan di daerah. Ketegangan pun muncul. Para panglima daerah tersebut kemudian dipecat dari dinas militer.

Dampak Hubungan Pusat-Daerah


2) Nasionalisasi Aset Belanda
Kegagalan PBB memaksa Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat meningkatkan ketegangan politik. Anggotaanggota PKI dan PNI serta rakyat di berbagai daerah mengambil alih aset Belanda. Kabinet Djuanda tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut. Gerakan rakyat di berbagai daerah semakin tidak terkendali. Nasution kemudian tampil dan memerintahkan tentara untuk mengelola perusahaan Belanda yang disita. Nasution perlahan-lahan mengendalikan panglima-panglima daerah dan TNI AD semakin diperhitungkan.



Persaingan Ideologis
Dominannya PKI dalam kehidupan politik nasional mendapat reaksi dari partai dan organisasi lainnya. Ideologi komunisme yang dikembangkan PKI bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia. Pada bulan September 1957 Masyumi memelopori Muktamar Ulama se- Indonesia di Palembang. Muktamar mengeluarkan fatwa bahwa komunisme diharamkan bagi kaum muslim. Muktamar juga meminta agar aktivitas PKI dibekukan dan dilarang di seluruh Indonesia. Perdebatan Islam dan PKI pun merembet dalam persidangan konstituante. Perdebatan terjadi antara pihak yang mendukung Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Macetnya konstituante menyebabkan krisis pemerintahan dan ketatanegaraan. Dengan didukung TNI, Bung Karno kemudian mengeluarkan dekrit yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit ini selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Persaingan Ideologis




Pada masa demokrasi terpimpin Bung Karno menggalang kekuatan dengan negara-negara sosialis dan komunis. Dampak kebijakan ini adalah terbukanya kesempatan bagi PKI untuk memperkuat basis dukungan. Administrasi pemerintahan pun menjadi tidak terkendali. Pemerintah kurang memperhatikan aspirasi daerah dan para bekas pejuang. Terjadilah kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di kalangan TNI sendiri sering terjadi perpecahan.



Sekian mengenai Kehidupan Politik Indonesia Sampai Tahun 1960an, semoga bermanfaat.

0 komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik dan membangun