Rabu, 04 Mei 2016

Pergolakan Sosial Politik 1960an di Indonesia - Pada masa demokrasi terpimpin Bung Karno menggalang kekuatan dengan negara-negara sosialis dan komunis. Dampak kebijakan ini adalah terbukanya kesempatan bagi PKI untuk memperkuat basis dukungan. Administrasi pemerintahan pun menjadi tidak terkendali. Pemerintah kurang memperhatikan aspirasi daerah dan para bekas pejuang. Terjadilah kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di kalangan TNI sendiri sering terjadi perpecahan. Sementara itu, beberapa negara luar juga turut campur tangan dalam masalah Indonesia. Akumulasi dari kondisi tersebut mengakibatkan munculnya pergolakan di berbagai daerah.


Piagam Perjoangan Rakyat Semesta
Pada tanggal 2 Maret 1957 Panglima Tentara Teritorium VII Makassar Letkol Ventje Sumual mengumumkan darurat perang di daerahnya. Dengan pengumuman itu maka Sumual berwenang mengambil alih seluruh kekuasaan di Indonesia bagian timur. Letkol Ventje Sumual kemudian memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta (Permesta). Piagam Permesta tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat di Indonesia bagian timur.

Pergolakan Sosial Politik 1960an di Indonesia


Peristiwa tersebut benar-benar mengancam persatuan Indonesia. Amerika Serikat terlibat dalam gerakan ini. Salah satu pilotnya (A.L. Pope) tertembak di Ambon. Kabinet Ali Sastroamidjojo gagal mengatasinya dan tanggal 14 Maret 1957 mengembalikan mandatnya. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Ir. Djuanda.


Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
Pada awal tahun 1958 terjadi pertemuan antara beberapa tokoh militer dan sipil di Sumatra. Kolonel Simbolon, Kolonel Lubis, dan kawan-kawan bertemu dengan Moh. Natsir, Sjafrudin Prawiranegara, Sumitro Djojohadikusumo, dan lain-lain. Hasil pertemuan tanggal 10 Februari 1958 berupa beberapa ultimatum yaitu Kabinet Djuanda dibubarkan, Hatta dan Hamengkubuwono IX ditunjuk membentuk kabinet sampai dilaksanakan pemilu, dan Bung Karno harus kembali ke posisi konstitusionalnya.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia


Ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah. Kolonel Lubis, Kolonel Simbolon, Kolonel Acmad Husein, dan lain-lain dipecat dari dinas militer. Tanggal 15 Februari 1958 dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Perdana Menteri PRRI adalah Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Anggota kabinetnya antara lain Moh. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo, dan Simbolon. PRRI juga didukung oleh Kolonel D.J. Somba di Sulawesi Utara tanggal 17 Februari 1959. Itulah beberapa pergolakan yang terjadi hingga awal tahun 1960-an. Upaya pemerintah untuk menghadapi pergolakan ini dengan diplomasi dan operasi militer. Pemerintah menggelar musyawarah nasional antara tokoh pusat dan daerah tanggal 14 September 1957. Gerakan Permesta dihadapi dengan Operasi Sapta Marga. PRRI dihadapi dengan menggelar Operasi 17 Agustus.



Sekian mengenai Pergolakan Sosial Politik 1960an di Indonesia, semoga ini dapat bermanfaat.

0 komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik dan membangun