Kamis, 12 Mei 2016

Contob Macam Tragedi Nasional dan Konflik Internal Indonesia - Kemerdekaan yang berhasil diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan kita. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan merupakan perjuangan tersendiri. Ada dua musuh yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Dari luar, kita harus menghadapi Belanda yang masing ingin menjajah kembali Indonesia.

Sementara itu, dari dalam kita menghadapi beragam konflik politik dan ideologis. Ancaman Belanda bisa kita patahkan dengan kembalinya Irian Barat. Bagaimana bangsa Indonesia menghadapi dan menyelesaikan konflik dalam negeri?



Kehidupan Politik Nasional sampai Tahun 1960-an

Kedudukan Presiden Ir. Soekarno dan TNI AD semakin kuat setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Inilah periode sejarah yang dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Presiden memegang kekuasaan mutlak untuk membentuk front politik yang mampu menopang kekuasaannya. Di sinilah Bung Karno dan PKI membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Sementara itu, TNI AD pun semakin ambil bagian dalam kancah politik setelah dijalankannya doktrin kekaryaan (cikal bakal dwifungsi ABRI). Jenderal A.H. Nasution membentuk badan-badan kerja sama tentara dan sipil untuk mengimbangi manuver politik Bung Karno. PKI telah menggunakan kedekatannya dengan Bung Karno untuk menyusun kekuatan. Konflik elite terjadi antara TNI AD, PKI, dan Bung Karno.


Tragedi Nasional dan Konflik Internal Indonesia




Pemberontakan PKI dan Konflik Dalam Negeri

Doktrin komunis adalah merebut kekuasaan negara yang sah dengan cara apa pun. Setiap peluang dan kesempatan yang ada akan digunakan oleh orang-orang komunis untuk mengembangkan ideologinya. Mereka akan menjalankan aksinya bagaimanapun kondisi yang dihadapi bangsa. Ini harus kita pahami dan waspadai bersama. Coba buka kembali sejarah pergerakan bangsa. Saat pergerakan nasional tengah berkembang, PKI mengadakan pemberontakan pada tahun 1926/1927. Organisasi pergerakan lainnya pun terkena dampaknya. Saat itu, pemerintah Belanda sangat menekan kaum pergerakan. 



Peristiwa DI/TII

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) resmi berdiri tanggal 7 Agustus 1949. Namun, akar sejarahnya telah ada sejak zaman Jepang, saat muncul keinginan untuk membentuk negara berdasarkan Islam. Dewan Imamah (Penasihat) DI/TII adalah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. 



Keadaan Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Pra G 30 S/PKI

Krisis ketatanegaraan dan pemerintahan yang terjadi pada tahun 1950-an memuncak dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Djuanda dan membentuk Kabinet Kerja. Presiden Soekarno juga membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena menolak anggaran belanja negara yang diajukan pemerintah. Bung Karno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) tanggal 24 Juni 1960. Perbandingan keanggotaan DPRGR yang seluruh anggotanya dipilih Bung Karno adalah nasionalis (94), Islam (67), dan komunis (81). Dengan demikian, PKI memperoleh banyak keuntungan dari kebijakan Bung Karno.

DPRGR dilantik Bung Karno tanggal 25 Juni 1960. Tugasnya adalah melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno benar-benar menjadi inisiator dan operator politik tunggal demokrasi terpimpin. Garis kebijakannya tentang demokrasi terpimpin tertuang dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Langkah yang ditempuh adalah membentuk Front Nasional, menggabungkan lembaga tinggi dan tertinggi negara di bawah kendalinya, serta membentuk Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi (MPPR). Dampak kebijakan Presiden Soekarno bagi kehidupan bangsa dan negara sebagai berikut. 



Peristiwa G 30 S/PKI

PKI merupakan partai terbesar di dunia di luar negara komunis. Pada tahun 1964 PKI telah berubah menjadi kekuatan yang besar dan agresif dalam perpolitikan Indonesia. PKI mengusulkan kepada Bung Karno agar dibentuk ”Angkatan Kelima”. Yang dimaksud PKI adalah agar rakyat yang di bawah pengaruhnya dipersenjatai. Oleh karena itu, para gerilyawan PKI memperoleh latihan kemiliteran di pangkalan udara Halim Perdanakusuma. Jumlah kader PKI yang ikut kursus dan latihan hingga bulan September adalah dua ribu orang. Mendekati akhir bulan September 1965, ribuan tentara berkumpul di Jakarta. Orang menduga bahwa itu dilakukan untuk menyambut hari ABRI tanggal 5 Oktober. Dengan kedudukan dan potensi itu, PKI mempersiapkan perebutan kekuasaan. Persiapan dilakukan secara matang dilakukan oleh Biro Khusus yang dipimpin Sjam Kamaruzzaman.



Sekian mengenai Tragedi Nasional dan Konflik Internal Indonesia, semoga bermanfaat.

0 komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik dan membangun