Rabu, 20 Desember 2017

Pelaku Pelaku Ekonomi - Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pelaku utama dalam sistem demokrasi ekonomi atau dikenal juga dengan sistem ekonomi kerakyatan terdiri atas BUMN, BUMS dan Koperasi.



Pelaku Ekonomi Badan Usaha Miliki Negara (BUMN)

BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian dimiliki oleh Negara, adapun tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah sebagai berikut:
• Melayani kepentingan masyarakat umum
• Mencegah praktek monopoli swasta
• Sumber pendapatan Negara

Pelaku Pelaku Ekonomi


Bentuk-bentuk badan usaha menurut UU No. 9 Th 1969, terdiri atas Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Persero (PT).
a. Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perjan yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (BUMN) dan menjadi hak dari departemen bersangkutan. 
b. Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan umum yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.
c. Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki negara.
d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Selain pemerintah pusat yang memiliki BUMN, pemerintah daerah juga biasanya memiliki badan usaha, baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam rangka mencari sumber keuangan bagi pembangunan di daerah tersebut.



Pelaku Ekonomi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta, yaitu badan usaha yang seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta, badan usaha milik swasta ini dapat dimiliki oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Tujuan dari badan usaha milik swasta ini adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.



Koperasi

Koperasi di Indonesia lahir sebagai akibat adanya sistem kapitalisme dan imperialisme yang menyengsarakan dan membodohkan rakyat Indonesia. Hal ini menjadi dorongan bagi para pejuang untuk mendirikan koperasi.

b. Pengertian Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992).

c. Prinsip-Prinsip Koperasi
Prinsip-prinsip koperasi adalah:
1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3) pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota;
4) pemberian balas jasa yang terbatas atas modal;
5) kemandirian;
6) pendidikan perkoperasian;
7) kerja sama antarkoperasi.

Koperasi yang ada di negara kita jika dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua bentuk, yakni sebagai berikut.
1) Koperasi sekunder
2) Koperasi primer

Adapun jika dilihat dari jenisnya, koperasi yang ada di negara kita dikelompokkan menjadi:
1) koperasi simpan pinjam,
2) koperasi konsumen,
3) koperasi produsen,
4) koperasi jasa,
5) koperasi pemasaran.

1) Persyaratan Pembentukan Koperasi
Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi.
2) Dasar Pembentukan
Orang atau masyarakat yang mendirikan koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. 
3) Persiapan Pembentukan Koperasi

Adapun persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam upaya mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:
1) Pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri.
4) Rapat Pembentukan
Setelah semua upaya persiapan pembentukan koperasi dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rapat pembentukan dengan memerhatikan ketentuanketentuan.
5) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau Badan Hukum Koperasi
Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pemerintah dengan bantuan notaris.
6) Pertanggungjawaban Kuasa Pendiri
Selama permintaan pengesahan akta pendiri koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau calon koperasi.

0 komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik dan membangun