Senin, 29 Januari 2018


Di antara kamu pasti ada yang pernah menggunakan warung telkom (wartel) untuk menghubungi teman atau saudara. Tahukah kamu bahwa ketika kamu membayar tarif telepon yang kamu gunakan, harga pulsanya ditambah pajak pertambahan nilai (PPN). Lihatlah dalam struk telepon yang diberikan operatornya, pasti tercantum biaya pulsa plus PPN 10 %.


PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah, selain PPN terdapat pula PBB dan PPh. Tahukah kamu apa artinya pajak? Untuk apa pemerintah memungut pajak? Bagaimana cara menghitung pajak?


Bab ini akan membantu kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain pajak, bab ini juga akan menguraikan tentang sistem ekonomi dan pelaku ekonomi yang terdapat dalam sistem perekonomian Indonesia.

Rangkuman Perekonomian dan Perpajakan Indonesia


1. Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen yang saling berhubungan dalam masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah lembaga ekonomi yang berada di masyarakat.

2. Sitem ekonomi secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
a) sistem ekonomi tradisional,
b) sistem ekonomi sosialis atau komando,
c) sistem ekonomi pasar,
d) sistem ekonomi campuran.

3. Pajak dapat diartikan sebagai pembayaran atau iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (kontraprestasi) yang secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang membayarnya.

4. Fungsi pajak terdiri atas:
a) fungsi budgeter, c) fungsi distribusi,
b) fungsi alokasi, d) fungsi regulasi.

5. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak yang melakukan pembayaran.

6. Landasan hukum pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:
a) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
b) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM);
d. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
e. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

0 komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik dan membangun