Minggu, 06 Oktober 2019

Penyusunan Pelaksanaan dan Pengawasan APBN - Cara Penyusunan APBN, Cara Pelaksanaan APBN, Cara Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN Adalah Uraian berikut ini akan menjelaskan tentang cara-cara penyusunan APBN serta pelaksanaan dan pengawasannya.

a. Asas Penyusunan APBN
Asas penyusunan APBN adalah sebagai berikut:
1) Kemandirian, yang berarti pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.
2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
3) Penajaman prioritas pembangunan, yang berarti mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat.

b. Cara Penyusunan APBN
APBN disusun melalui cara-cara berikut ini.
1) Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk DUK (Daftar Usulan Kegiatan) dan DUP (Daftar Usulan Proyek). DUK diusulkan untuk membiayai kegiatan rutin dan DUP diusulkan untuk membiayai pembangunan.
2) Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas.
3) DPR membahas RAPBN dengan dua tujuan: diterima atau ditolak.
4) Jika diterima, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun, jika ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya.


Penyusunan Pelaksanaan dan Pengawasan APBN



Sebelumnya mengenai Tujuan dan Fungsi APBN ini dapat menambah pengetahuan anda


c. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban APBN
Penjelasan tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertangungjawaban APBN adalah sebagai berikut.
1) Pelaksanaan APBN
APBN yang sudah disahkan digunakan pemerintah sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran, sekaligus sebagai program kerja pemerintah selama satu tahun. Setiap pengeluaran harus berdasarkan DIK (Daftar Isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Proyek). Pembayaran DIK dan DIP dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dalam bentuk SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang dapat ditukarkan dengan uang tunai.
2) Pengawasan APBN
Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBN harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi APBN, di antaranya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai instansi pengawas tertinggi. Selain itu, masyarakat juga bisa turut serta mengawasi pelaksanaan APBN.
3) Pertanggungjawaban APBN
Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dalam bentuk PAN (Perhitungan Anggaran Negara) yang disampaikan kepada DPR untuk diteliti.

Next
This is the most recent post.
Posting Lama

0 komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik dan membangun